Verifikasi Kepengurusan, PKPI Papua Barat Belum Memenuhi Syarat

Tim verifikator KPU Papua Barat sedang memeriksa Nomor Induk Kependudukan KTP elektronik sekretaris Dewan Pengurus Provinsi PKPI Papua Barat, disaksikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, bertempat Sekretariat PKPI Papua Barat, Rabu, 31 Januari 2018.

Manokwari, kpu-papuabaratprov.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selama tiga hari pada 28, 29 dan 30 Januari, melaksanakan verifikasi kepengurusan partai politik (Parpol) tingkat provinsi. Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi setiap kantor tetap 12 Parpol yang ada di Provinsi Papua Barat.

Di hari ketiga Rabu 30 Januari 2018, KPU mendatangi kantor DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Manokwari. KPU mendatangi kantor PKPI pukul 16.00 WIT sesuai jadwal verifikasi yang dikeluarkan KPU.

Anggota KPU Papua Barat H. Abdul Halim Shidiq memimpin tim verifikator yang berjumlah 5 orang dalam verifikasi tersebut. PKPI pada kesempatan yang sama dihadiri ketua, sekretaris dan bendahara beserta sejumlah perempuan yang menjadi pengurus PKPI Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutan pembukaan, H. Abdul Halim Shidiq menjelaskan tahapan program dan jadwal verifikasi Parpol sesuai PKPU 5/2018 tentang tahapan program dan jadwal, serta menjelaskan unsur-unsur yang diverifikasi pada tingkat provinsi sesuai dengan PKPU 6/2018 yang mengatur tentang pendaftaran dan verifikasi Parpol. Kedua PKPU tersebut dikeluarkan KPU RI pasca putusan Mahkamah Konstisusi (MK).

“Tanggal 31 Januari 2018 penyerahan hasil verifikasi kepada Parpol dan tanggal 1 dan 2 Februari 2018 adalah masa perbaikan dokumen,” ujarnya.
“Jadi dalam hal belum memenuhi syarat atau BMS, Parpol mempunyai waktu tiga hari dari hari ini, untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang masih BMS. Caranya dengan berkoordinasi kepada DPN pusat agar segera menginput ulang data-data di Sipol agar sesuai dengan data data asli,” tambahnya menjelaskan.

Dari kegiatan verifikasi yang juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Alfredo Ngamelubun beserta jajarannya, diketahui DPP PKPI masih BMS pada susunan kepengurusan dan unsur status kantor tetapnya. Pada keterwakilan 30% pengurus perempuan, karena bukan kewajiban Parpol ditingkat provinsi maka dianggap sudah MS.

Hingga berita ini dibuat, status 12 partai di tingkat Provinsi Papua Barat yang terbaca di Sipol masih berubah-ubah karena memang masih dalam tahap perbaikan. Apabila masa perbaikan dokumen persyaratan ini berakhir, KPU Papua Barat akan memverifikasi hasil perbaikan kepada Parpol dalam 1 hari dan membuat berita acara (BA) hasil verifikasi dalam 2 hari. Data-data tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke KPU RI untuk direkap secara nasional. (Ahashid)

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami