KPU PB Ajak Paslon Gubernur – Wakil Gubernur Paham Tahapan Kampanye

SERIUS : Peserta Sosialisai Tahapan Kampanye Oleh KPU – PB yang diikuti masing – masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur PB, Rabu (26/10/2016) di Sekretaritan KPU PB.
SERIUS : Peserta Sosialisai Tahapan Kampanye Oleh KPU – PB yang diikuti masing – masing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur PB, Rabu (26/10/2016) di Sekretaritan KPU PB.

MANOKWARI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat (PB) kembali mengajak para Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur PB, agar betul – betul memahami kententuan dalam tahapan Kampanye.

Hal ini dinyatakan Ketua KPU PB, Amus Atkana SPt MM, usai memimpin sosialisasi tahapan Kampanye bersama komisioner lainnya, Christine Ruth Rumkabu SP, Pascalis Semunya SSos dan Sekretaris KPU, Ir MR Thamrin Payapo.

Kegiatan tersebut diikuti oleh masing – masing Paslon, Yaitu Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani (DOAMU), Irene Manibuy – Abdullah Manaray (IMAN) dan Stefanus Malak – Ali Hindom (MADOM), Rabu (26/10) di Sekretarit KPU.

Dikatakannya bahwa sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) ihwal tahapan kampanye ini, merupakan kebutuh masing – masing Paslon. Oleh karenanya, ia mengaharapkan Paslon dapat mencermati dan menganalisis dengan baik pembahasan pada kegiatan tersebut sebelum adanya kesepakatan teknis dan metode kampanye. Sehingga tidak memberatkan para Paslon nantinya.

“Jagan sampai menyusahkan mereka (Paslon red) sendiri, karena sangsi dari hasil Audit dan kampanye ini adalah proses pembatalan Paslon,” ungkapnya.

Dia selanjutnya menyebutkan, jikalau Paslon menerima sumbangan dana kampanye dari seseorang atau dari Badan Usaha lainnya, perlu memperhatikan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2016.

Yaitu menyebutkan, Paslon hanya dapat menerima sumbangan dana kampanye dari Perseorangan maksimal Rp 75 juta.

Sedangkan untuk Badan Usaha maksimal Rp 750 juta. “Jadi kalau ada perusahan atau orang yang mendukung (mereka red) dengan meberikan bantuan dana tentu dibatasi. Tapi mau berapa orang atau berapa Perusahan yang mendukung, yang jelas untuk satu orang Rp 75 juta dan Perusahaan Rp 750 juta. Jadi tidak dibatasi yang penting mereka laporkan kepada kami dengan jelas,” ucap Atkana.

Selain itu, Atkana mengemukakan, sesui PKPU Nomor 11/2016 pasal 12 b bahwa KPU terlebih dahulu menggelar koordinasi untuk mendapatkan kesepakatan dengan Paslon untuk menetapkan batasan dana kampanye. Dengan kesepakatan itu, selanjutnya KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar Paslon untuk mengetahui batasan dana dan teknis kampaye.

Atkana kemudian menuturkan, SK ini, akan dijadikan acuan oleh Auditor Akutan Pablik. “Jadi tadi kita sudah membahas semua, sudah ada catatan kasar terkait batasan dan teknsinya. Maka agendanya, Senin (01/11) pekan depan, kami akan ketemu lagi (Rakor dengan Paslon red) untuk menentukan rasionalisasi batasannya berapa dan teknis pembagian waktu kampanye sperti apa,” jelasnya.

Dikemukakannya, pada prinsipnya Rakor dan sosialisasi tersebut telah diperoleh gambaran awal patokan besaran dan teknis kampanye pada 13 Kabulaten/Kota. Dimisalkannya yaitu bahan kampanye harga yang sudah ditentukan oleh KPU adalah Rp 25 ribu, namun masih perlu disesuaikan dengan jumlah pemilih.

Sehingga diketahui jumlah yang harus dibuat dan nominal biaya yang dibutuhkan.

“Misalkan tadi untuk pertemuan terbatas, massa yang bisa ikut maksimal 2 ribu orang, terus frekunesinya berapa kali? dan juga disesuikan Standar Biaya Umum (SBU) daerahnya berapa?. Jadi Senin kami akan ketemu lagi, tentu masukan – masukan tadi akan kita perhalus lagi dan pertemuan nanti kami akan sepakati bersama,” ucapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa kesepakatan sementara yang diambil bersama. Contohnya Paslon berhak menggelar pertemuan terbatas terbuka dan tertutup dengan masyarakat. Namun untuk massa yang hadir dibatasi maksimal atau paling banyak  2.000 Massa. Dan hanya diperbolehkan maksimal 10 kali pertemuan selama tahapan kampanye (Tiga bulan).

“Kegiatan tadi setidaknya adal langkah maju, meski baru kesepakatan sementara. Kita akan tentukan sesui agenda yang disepakati tadi,” urainya.

Terakhir dikatakannya, bhawa, (27/10/2016) KPU, menggelar Deklarasi kampanye damai yang diikuti para Paslon di lapangan Borasi sekira pukul 13.00 WIT. Kemudian secara serentak kampanye dimulai 28 Oktober -hingga 11 Februari.

Terpantau, Sosialisasi tersebut berjalan aktif dan diwarnai tanya – jawab dari masing – masing Paslon serta Partai Pengusung ihwal kejelasan ketentuan kampanye. Hal itu untuk menghindari kekeliruan dalam melakasanakan tahapan kampanye yang sudah diatur.

Sementara dari pihak Bawaslu PB mengingatkan baik pada Paslon maupun kepada tim Paslon, untuk selalu mengikuti ketentuan kampaye yang telah diatur oleh PKPU. “Karena ini mekanisme yang sudah diatur oleh UU. Jadi koordinasi dengan KPU PB harus diperhatikan,” tutur Pascalis Borlak Kasubag Pengawasan Bawaslu yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. (TNJ).

 

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami