DPS PB Ditetapkan Lebih Tujuh Ribu, KPU Ajak Masyarakat Manfaatkan Perekaman E-KTP

Ketua KPU PB Amus Atkana SPt, MM bersama empat komisioner lainnya, Yotam Senis SSos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos, Pascalis Semunya SSos dan Sekretaris KPU, Ir MR Thamrin Payapo memimpin Rapat Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Swiss-bell Hotel Manokwari, Kamis (03/11). Penetapan DPS, di Swiss-bell Hotel Manokwari, Kamis (03/11).
Ketua KPU PB Amus Atkana SPt, MM bersama empat komisioner lainnya, Yotam Senis SSos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos, Pascalis Semunya SSos dan Sekretaris KPU, Ir MR Thamrin Payapo memimpin Rapat Rekapitulasi dan Penetapan DPS di Swiss-bell Hotel Manokwari, Kamis (03/11). Penetapan DPS, di Swiss-bell Hotel Manokwari, Kamis (03/11).

MANOKWARI – Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua Barat (PB) resmi telah ditetapkan yaitu 727.232 pemilih, kamis (03/11).

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor : 95/Kpts KPU.Prov – 032/XI/Tahun 2016  yang dikeluarkan oleh KPU, tentang Rapat Pelono Rekapitulasi dan Penetapan DPS yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) PB sejak 2 hingga 3 November di Swiss-bell Hotel Manokwari. Jumlah tersebut diperoleh dari 12 Kabupaten dan 1 Kota, 218 Distrik atau Kecematan, 1.836 Desa atau Kelurahan dan dari 2.872 TPS yang ada di PB. Serat jumlah tersebut terdapat 378.497 pemilih laki – laki, dan 348735 pemilih prempuan.

Ketua KPU PB, Amus Atkana mengemukakan, bahwa merujuk pada ketentuan Perundang – undangan tentang tahapan, program dan jadwal. Maka saat ini berada pada tahap pelaksanaan kampanye, terhitung 28 Oktober hingga 11 Februari 2017 mendatang dan akan memasuki pemuktahiran kembali menuju Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Proses ini adalah tahapan nasional dengan merujuk pada Undang – undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan merujuk pada  pasal 57 sampai dengan pasal 61 yang mengatur tentang tahapan, parogram dan jadwal. Serta Peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 tentang tata cara pemuktahiran dada pemilih. Yang mana proses penetapan DPS ini berlangsung dua hari (2 sampai 3 November 2016). tanggal ini juga berlaku di tujuh Provinsi lainnya yang juga menggelar Pilgub,” jelasnya usai kegiatan berlangsung.

Lebih jauh dijelaskannya, bahwa data ini diperoleh dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir dan dari jumlah usia memilih yang belum terkaver atau terdata pada DPT pemilu sebelumnya. “Jadi DPS ini bisa saja berubah dan bisa saja naik, dan bisa saja turun. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan waktu satu bulan ini, sebelum pada tahapan Penetapan DPT untuk mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) melakukan perekaman EKTP,”tuturnya.

Perubahan yang dimaksud, sebut dia, diantaranya, jikalau ada seseorang yang belum juga memiliki E- KTP hingga batas waktu sementara yang bersangkutan telah terdata dalam DPS. Namun karena belum memiliki E- KTP maka yang bersangkutan tidak akan terdata pada DPT. Bukan hanya itu, misalkan karean seseorang meninggal tentu daranya berubah. Selain itu, jikalau dari DPS tersebut ternyata banyak yang melakukan perekaman E- KTP maka dengan otomatis terkaver pada DPT.

Kegiatan yang juga diikuti empat komisioner lainnya, Yotam Senis SSos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos, Pascalis Semunya SSos dan Sekretaris KPU, Ir MR Thamrin Payapo. Diharapkan hasil dari penetapan ini, Pemerintah dalam hal ini Disdukcapil yang ada pada Kabupaten/Kota, agar segera menindaklanjuti data yang telah diserahakan KPU tersebut. “Kita menghimbau agar masyarakat juga demikian, agar mendatangi Disdukcapil untuk melakukan perekaman EKTP,”serunya.

Menurut Atkana, jikalau sampai pada waktu penetapan DPT ditingkat Kabupaten/Kota, maka jumlah yang terdapat pada data yang telah diserahkan ke Disdukacapil akan menagalaimi perubahan. Karena itu kata dia, bahwa data ini bisa naik atau turun. Untuk itu diingatkannya, bahwa hal tersebut tergantung kesadaran masyarakat dan pemerintah memaksimalkan perekaman EKTP,” ucapnya.

“Tugas kami bukan melakukan perekaman tapi KPU sebagai penyelenggara berkewajiban melakulam pendataan. Pendataannya sudah kami lakukan dan datanyaya sudah kita serahkan ke Pemerintah (Diadukcapil), “sambungnya.

Meski demikian kata dia, pada prinsipnya sebgaimana yang telah dilaporkan kepada Pemerintah hingga Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa semangat perekaman E-KTP ini dalam konteks Pemilihan Umum harus didukung semaksimal-mungkin. Untuk itu, paparnya lagi, KPU mengundang elemen terkait. Baik Pemerintah maupun Kepolisian  untuk hadir dan melihat DPS ini. “Semua pihak harus mengetahui proses ini, jumlah DPS hingga jumlah DPT nantinya,” tuturnya.

Tahapan selanjutnya dijelaskannya, berdasarkan ketentuan perundang ‘ undangan bahwa DPS tersebut akan dikembalikan pada KPU Kabupaten/Kota dan kemudian oleh KPU Kabupaten/Kota menyerahkan ke Panitia Pemilihan Distrik (PPD) hingga pada Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Selanjutnya DPS ini ditempel di tempat – tempat umum, tujuannya untuk mendapatkan tanggapan (respon) atau masukan dari masyarakat,  Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau pihak – pihak yang membutuhkan informasi,” imbuhnya.

“Oleh kareanya, kami mengajak semua pihak agar proaktif melihat dan mencari tau, apakah DPS yang sudah ditempel itu sudah sesui atau tidak, dan supaya jelas lebih awal. Sehingga pada hari pencoblosan tidak menjadi bumerang dan menjadi soal di setiap TPS,” ajaknya lagi.

Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK Penetapan DPS pada saksi masing - masing Paslon Gubernur dan wakil Gubernur PB
Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK Penetapan DPS pada saksi masing – masing Paslon Gubernur dan wakil Gubernur PB

Dipastikannya, proses penetapan DPT pada tingkat Kabupaten/Kota dimulai 29 November hingga 1 Desember 2016. Selanjutnya pada 6 Desember KPU PB kembali menggelar pleno penetapan DPT. “Sekali lagi, karena kita hanya memiliki waktu satu bulan untuk ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin,” ajaknya.

Terakhir dihimbaunya lagi, agar seluruh masyarakat yang merasa belum memiliki EKTP, sekiranya dapat mendatangi Disdukcapil untuk melakukan pencoblosan dengan baik dan lancar pada 2017 mendatang.

Gelaran Pleno dihari ke- 2 ini, yang dihadiri KPU yang ada 12 Kabupaten dan 1 Kota tersebut, tampak, hanya ada Ali Hindom wakil dari Pasangan Calon (Paslon)  nomor urut 3 (MADOM) yang mengikuti gelaran tersebut. Sementara Paslon Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani (DOAMU) dan Irene Manibuy – Abdullah Manaray (IMAN) diwakili Tim Suksesnya masing – masing.

Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK Penetapan DPS pada masing – masing Ketua KPU Kabupaten /Kota, yang diawali Ketua KPU Kabupaten Manokwari.
Ketua KPU PB Amus Atkana menyerahkan SK Penetapan DPS pada masing – masing Ketua KPU Kabupaten /Kota, yang diawali Ketua KPU Kabupaten Manokwari.

Selanjutnya setelah Rapat Pleno resmi ditutup oleh Ketua KPU PB, Amus Atkana, masing –  masing saksi dari Pasangan Calon untuk menerima SK penetapan DPS tersebut. Disusul ketua KPU Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat, Fak – fak, Kaimana, Sorong Selatan dan Maybrat serta terakhir ditutup dari Kabupaten Tambrauw dan terakhir dari pihak kepolisian  pemerintah (Disdukcapil red).

Rapat Pleno yang juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) PB, Alfredo Ngamelubun, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Sors Prawar Divisi Sumber Daya Manusia, serta Kepal Biro Operasi (Karoops) Polda PB ,Kombes Pol M Saragih akhirnya ditutuo oleh Atkana. (TNJ).

 

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami