MENGAWAL PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU DI PAPUA BARAT

MENGAWAL PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU

DI PAPUA BARAT

Oleh: H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.[i]

 

Hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 pukul 16.00 WIB sebanyak 40[ii] orang anggota dari 13 komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten/Kota se Papua Barat akan dilantik oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, S.S., S.I.P., MBA. di Hotel Santika Premiere Jalan Hayam Wuruk Jakarta.

Pergantian anggota KPU kali ini terasa istimewa karena akhir masa jabatan (AMJ) anggota 13 KPU Kabupaten/Kota se Papua Barat yang lama berada tepat di tengah-tengah pelaksanaan tahapan/sub tahapan Pemilu serentak 2019.  Sehingga atas nama peraturan dan perundang-undangan Penyelenggara Pemilu yang baru harus segera dilantik dengan surat keputusan (SK) yang baru agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

 

Sebagai gambaran betapa sibuknya kegiatan anggota dari 13 KPU  Kabupaten/Kota se Papua Barat sebelum pelantikan adalah tanggal 17 Juli 2018 menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD, tanggal 20 Juli 2018 menyerahkan berita acara hasil penelitian verifikasi syarat calon anggota DPRD dan tanggal 22 Juli 2018 menetapkan jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dalam rapat pleno terbuka.

 

Sedangkan setelah pelantikan, tahapan program dan jadwal yang harus dilaksanakan oleh anggota dari 13 KPU Kabupaten/Kota adalah tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 menerima perbaikan syarat calon anggota DPRD, tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018 memverifikasi perbaikan berkas syarat calon anggota DPRD, tanggal 15 s.d 21 Agustus 2018 penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya.[iii]

 

Pergantian di tengah-tengah pelaksanaan tahapan/sub tahapan ini berakibat tidak adanya waktu lagi untuk beradaptasi apalagi untuk belajar bagi anggota KPU terlantik. Mereka dituntut untuk langsung bekerja secara profesional melanjutkan tahapan/sub tahapan yang sedang berjalan. Dalam konteks ini,  kemudian muncul pertanyaan Penyelenggara Pemilu seperti apakah yang disebut profesional?

 

Standar Internasional Penyelenggara Pemilu

Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam bukunya yang berjudul Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Penyelenggara Pemilu yang profesional tidak hanya mensyaratkan kemampuan teknis dan managerial.  Selain kedua kemampuan tersebut, Penyelengara Pemilu yang profesional harus memiliki pemahaman strategis untuk penguatan nilai- nilai demokrasi, komitmen terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang baik dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).[iv]

 

Teknis Operasional PKPU

Kemampuan teknis operasional Penyelenggara Pemilu terhadap setiap tahapan/sub tahapan Pemilu memang sangat vital dalam pelaksanaan Pemilu. Itulah mengapa kemampuan teknis menjadi syarat utama profesionalisme Penyelenggara Pemilu.

 

Meskipun sudah ada peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang mengatur  setiap tahapan/sub tahapan, Penyelenggara Pemilu juga harus teliti, akurat dan bertindak taktis bagaimana mengoperasionalkan PKPU tersebut. Misalnya,  siapa yang bertanggung jawab melaksanakan tahapan/sub tahapan, apa saja yang harus dikerjakan, kapan pelaksanannya, berapa durasi waktunya dan apa saja target akhirnya. Sehingga diakhir pelaksanaan tahapan/sub tahapan Pemilu nanti, Penyelenggara Pemilu bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya dari sisi: logika hukum, logika proses dan logika metodologinya.

 

Dalam mengoperasionalkan setiap PKPU, Penyelenggara Pemilu juga wajib berpatokan dengan perencanaan tahapan yang sudah dibuat lebih awal oleh KPU RI yakni PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

 

Dalam konteks perencanaan strategis (Renstra) KPU RI, teknis operasional PKPU ini sering disebut sebagai Standard Operating Procedure (SOP) yang merupakan bagian perencanaan tingkat keempat (akhir) setelah Perencanaan Operasional di tingkat ketiga, Perencanaan Tahapan di tingkat kedua dan Perencanaan Strategis di tingkat pertama.

 

Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pemilu

Syarat selanjutnya agar Penyelenggara Pemilu profesional, menurut standar internasional IDEA adalah mempunyai komitmen terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang baik. Masih menurut IDEA, paling tidak ada tujuh prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang baik yakni integritas, imparsialitas, independensi, transparansi, efisiensi, berorientasi pada pelayanan dan profesionalisme.

 

Agaknya, KPU RI tidak kalah dalam mempraktekkan prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu yang baik. KPU RI bahkan telah mempraktekkan prinsip-prinsip ini dari Pemilu ke Pemilu sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini bisa terbukti misalnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 menyebutkan: “Dalam menyelenggarakan pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien.” [v]

 

Sebelas prinsip-prinsip yang disebut dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 inilah  yang dikenal dengan sebelas asas Penyelenggara Pemilu. Sebelas asas ini wajib hukumnya dipraktekkan oleh Penyelenggara Pemilu di 13 KPU Kabupaten/Kota se Papua Barat agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik.

 

Tujuh Prinsip KPU MELAYANI

Syarat internasional terakhir untuk menjadi Penyelenggara Pemilu yang profesional menurut standar IDEA adalah harus memiliki komitmen  memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Dalam hubungan ini, pada tanggal 14 Juni 2017 diawal masa kepemimpinan Arief Budiman, KPU RI telah memperkenalkan  semboyan (tagline) KPU MELAYANI lengkap dengan logo dan salam KPU MELAYANI.

Bagian-bagian dari 7 prinsip KPU MELAYANI itu adalah: melayani pemilih menggunakan haknya, melayani peserta Pemilu dengan adil dan setara, melayani data dan informasi tentang kepemiluan kepada pemangku kepentingan (PPID KPU dan http://kpu.go.id), melayani pemberian informasi perihal produk hukum (http://www.jdih.kpu.go.id), melayani pemberian informasi tentang hasil Pemilu secara tepat waktu, melayani sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga semua rangkaian informasi mudah diakses oleh masyarakat (Rumah Pintar Pemilu), memberikan informasi tentang anggaran penyelenggaraan kepada masyarakat (Festival Anggaran KPU)

Tujuh prinsip KPU MELAYANI bukan sekedar semboyan/motto belaka tapi praktek secara menyeluruh oleh KPU dari pusat  hingga  ke daerah-daerah telah berjalan cukup sukses. Ini bisa dibuktikan misalnya, dengan diraihnya penghargaan “Keterbukaan Informasi” dari Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 Desember 2017 di Istana Wakil Presiden RI.

Kesuksesan KPU RI mempraktekkan semboyan KPU MELAYANI haruslah menjadi pendorong bagi Penyelenggara Pemilu di 13 KPU Kabupten/Kota se Papua Barat yang baru dilantik, untuk secara total mempraktekkan 7 prinsip KPU MELAYANI agar pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 di Papua Barat berjalan secara profesional.

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini, saya ucapkan selamat! atas dilantiknya 40 orang Penyelenggara Pemilu dari 13 KPU Kabupaten/Kota se Papua Barat periode 2018-2023. Mari bersama-sama kita kawal profesionalisme Penyelenggara Pemilu di 13 KPU Kabupaten/Kota se Papua Barat ini agar pelaksanaan Pemilu serentak 5 kotak 2019 di Papua Barat berjalan sukses dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang terbaik di legislatif maupun di eksekutif. Semoga!!!

[i] Anggota KPU Provinsi Papua Barat (Divisi Keuangan Umum dan Logistik). “Artikel ini pandangan pribadi penulis bukan pandangan kelembagaan”

 

[ii] Seharusnya ada 41 orang yang dilantik dari 13 KPU Kabupaten/Kota se Papua Barat, tetapi KPU RI memutuskan untuk menunda pelantikan 1 orang calon terlantik dari KPU Kabupaten Manokwari.

 

[iii] PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

 

[iv] IDEA, Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA, Jakarta: Perludem, 2016, hlm 163-164.

 

[v] Justicia, Tim Viva, Undang –Undang Pemilu 2019, Yogyakarta: Genesis Learning, 2017, hlm 8.

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami