DPT DAN KEDAULATAN PEMILIH

DPT DAN KEDAULATAN PEMILIH

Oleh H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos. *)

Media online Jawa Pos (www.jawapos.com) memberitakan KPU RI telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 pada Rabu 5 September 2018. Meskipun dengan beberapa catatan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU RI).

Pemilih dalam negeri sebanyak 185.732.093 dan Pemilih luar negeri sebanyak 2.049.791. Sehingga jumlah total DPT Nasional Pemilu 2019 sebanyak 187.781.884 Pemilih. Pemilih sebanyak itu tersebar di 34 Provinsi. 514 Kabupaten/Kota. 7.201 Kecamatan. 83.370 Desa/Kelurahan. 130 Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN). Dan 807.465 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada tanggal 30 Agustus 2018, KPU Provinsi Papua Barat juga telah merekapituasi dan menetapkan jumlah Pemilih sebanyak 730.981 Pemilih. Tersebar di 13 Kabupaten/Kota. 218 Kecamatan (Distrik). 1.836 kelurahan/kampung. Dan 3.898 TPS.

Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih hingga penetapan DPT Nasional memang jangka waktunya paling lama. Bandingkan dengan tahapan utama  lainnya dalam pemilu 2019.

Bandingkan dengan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu. Penetapan Peserta Pemilu. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Dapil). Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kampanye. Masa tenang. Pemungutan dan penghitungan suara. Dan penetapan hasil Pemilu.

Dari lamanya durasi itu kemudian kita bertanya: Apa sih arti pentingnya  DPT terhadap Pemilu?

 

Alur Panjang  Penetapan DPT

Pertama, Pemerintah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU RI pada tanggal 15 Desember 2017.

Kemudian KPU RI menyandingkan DP4 dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Hasilnya disebut data Pemilih. Data Pemilih diserahkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Untuk dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

Kedua,  KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih. Dengan cara membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 Pemilih. Memperhatikan tingkat kemudahan Pemilih ke TPS. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Jarak dan waktu tempuh ke TPS. Dan tidak menggabungkan Kelurahan/Kampung.

Ketiga, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pemutakhiran data Pemilih. Dengan cara pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar Pemilih per TPS. Coklit di lapangan dilakukan oleh  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Selama 1 bulan mulai 17 April 2018 s.d 17 Mei 2018.

Menurut ketentuan, Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPS. Pantarlih sedapatnya berasal dari perangkat Kelurahan/Kampung. Rukun Warga (RW). Atau Rukun Tetangga (RT) setempat. 1 Pantarlih hanya untuk 1 TPS.

Keempat, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 15 s.d 17 Juni 2018. Berdasarkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran per TPS yang direkap secara berjenjang. Dari PPS, PPD hingga di KPU Kabupaten/Kota.

Hasil penetapan DPS dari KPU Kabupaten/Kota direkapitulasi oleh KPU Provinsi menjadi DPS Provinsi. Dan direkapitulasi oleh KPU RI menjadi DPS Nasional.

Kelima, KPU Kabupaten/Kota  menetapkan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah sebelumnya mengumumkan DPS di setiap PPS. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPS. Dan menerima hasil rekap DPSHP secara berjenjang. Dari PPS, PPD sampai di KPU Kabupaten/Kota.

Terakhir, KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT pada 15 s.d 21 Agustus 2018. Setelah didahului dengan pengumuman DPSHP di tingkat PPS. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPSHP. Dan menerima hasil rekap DPSHP Akhir secara berjenjang.

Hasil penetapan DPT dari KPU Kabupaten/Kota akan direkapitulasi oleh KPU Provinsi menjadi DPT Provinsi. Direkapitulasi dan ditetapkan oleh KPU RI menjadi DPT Nasional Pemilu 2019.

Sepintas penyusunan daftar Pemilih hingga menjadi DPT terlihat sederhana. Dan tidak rumit. Padahal proses pemutakhiran data Pemilih dengan Coklit tidak gampang. Dan Pantarlih banyak menemukan kendala di lapangan.

Misalnya,  tidak bisa bertemunya Pantarlih dengan seseorang yang akan dicoklit. Mungkin sudah pindah domisili. Tapi alamatnya masih tetap. Mungkin sedang tugas belajar di luar provinsi. Atau bekerja di luar negeri. Atau mungkin karena alasan sepele. Karena sedang pergi ke sawah atau berkebun.

Beberapa waktu yang lalu kita juga melihat dari siaran televisi. Bagaimana Pantarlih tidak diijinkan masuk ke rumah. Dan terpaksa harus mencoklit dari luar pagar rumah si empunya. Di bawah terik matahari pula!

 

Kedaulatan Pemilih Dalam Pemilu

Fungsi utama DPT salah satunya sebagai acuan utama dalam penyediaan perlengkapan dan pemungutan suara. Sebagai sarana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi Penyelenggara negara.

Di lain pihak, DPT juga berfungsi sebagai salah satu perwujudan kedaulatan Pemilih. Dalam  menentukan para wakil rakyat yang berintegritas dan berkualitas. Sebagai pemimpin-pemimpin di legislatif maupun eksekutif.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Hasyim Asy’ari dalam bukunya yang berjudul Menjaga Kedaulatan Pemilih (2011) mengatakan Pemilu secara teknis adalah prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi Penyelenggara negara legislatif maupun eksekutif. Baik nasional maupun lokal. Hal terpenting dalam melakukan konversi, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan rakyat yang berdaulat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Sedangkan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Ramlan Surbakti dkk (2011) dengan runtut menjelaskan tentang kedaulatan rakyat. Di tingkat pertama yang dimaksud dengan rakyat berdaulat adalah setiap warga negara Indonesia mulai dari bayi sampai dengan kakek/nenek. Apapun latar belakang suku. Agama. Jenis kelamin. Kondisi fisik. Status sosial. Dan status ekonomi. Dimanapun ia bermukim.

Di tingkat kedua, yang dimaksud dengan rakyat berdaulat adalah warga negara yang mempunyai hak pilih. Dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum warga negara Indonesia yang berhak memilih adalah warga negara (dibuktikan dengan KTP-el) yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih. Sudah kawin atau pernah kawin. Tidak hilang ingatan. Tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Dan bukan anggota TNI/Polri.

Tetapi, tidak semua warga negara yang berhak memilih mau secara aktif mendaftarkan diri sebagai Pemilih.  Atau malah tidak terdaftar sebagai Pemilih.

Karena itu, rakyat berdaulat di tingkat ketiga adalah warga negara yang berhak memilih dan terdaftar dalam DPT. Inilah arti pentingnya warga negara  terdaftar dalam DPT terhadap kedaulatan Pemilih. Meskipun, banyak dari mereka yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mau menggunakan hak pilihnya (Golput).

Sehingga munculah rakyat berdaulat di tingkat keempat. Yaitu mereka yang terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT. Dan bersedia  datang ke TPS. Pada hari pemungutan dan penghitungan suara untuk mencoblos di TPS.

Sementara itu, tidak semua Pemilih yang mencoblos di TPS suaranya dinyatakan sah. Ketika penghitungan suara. Ada juga Pemilih yang suaranya dinyatakan tidak sah pada waktu penghitungan suara. Karena hasil coblosannya tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga, hanya suara yang dinyatakan sah yang dikonversi menjadi kursi Penyelenggara negara.

Dengan demikian, rakyat berdaulat di tingkat kelima adalah suara Pemilih yang dinyatakan sah. Yang diberikan kepada Peserta Pemilu. Dan dikonversi menjadi kursi Penyelenggara negara.

Karena dalam Pemilu,  ada juga suara sah dari Pemilih yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi Penyelenggara negara. Misalnya, suara sah terhadap Parpol yang tidak lolos parliamentary threshold di DPR RI. Suara sah terhadap calon anggota DPD RI dalam suatu Dapil. Tapi bukan untuk peraih suara terbanyak kesatu hingga keempat. Atau suara sah terhadap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang bukan peraih suara terbanyak.

 

Penutup

Untuk mewujudkan  kedaulatan rakyat sebagai Pemilih, kita memang harus aktif mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten/Kota. Jika hingga saat ini nama kita belum terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT. Agar nama kita dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Setelah terdaftar dalam DPT/DPK pun kita masih harus aktif datang ke TPS. Untuk menyalurkan suara kita dengan cara mencoblos tanda gambar/nama calon secara benar. Agar suara kita dinyatakan sah dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Karena hanya dengan suara yang dinyatakan sah itulah kita bisa menggunakan kedaulatan kita sebagai rakyat.  Untuk menentukan para pemimpin kita yang berintegritas dan berkualitas. Sesuai dengan kriteria-kriteria yang kita inginkan (semoga!)

 

*) Anggota KPU Provinsi Papua Barat (Divisi Keuangan dan Logistik).

    “Artikel ini pendapat pribadi dan bukan pendapat kelembagaan”

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami