Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten, Enam Belas Partai Politik di Papua Barat Memenuhi Syarat

Ketua KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan berita acara (BA) Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada Ketua DPW PSI Provinsi Papua Barat.(www.facebook.com/syafrilhafidaninam)

Manokwari, kpu-papuabaratprov.go.id-Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat, resmi ditutup Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana, S.Pt., MM., Senin (12/2/2018), pukul 18.00 WIT.

Penutupan pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara (BA) hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten kepada enam belas Parpol di tingkat provinsi Papua Barat setelah pembacaan hasil rekap bahwa enam belas Parpol di Provinsi Papua Barat semuanya memenuhi syarat (MS). Penghitungan MS atau TMS dihitung dari pemenuhan syarat oleh Parpol di paling sedikit tujuh puluh lima persen jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Hadir dalam pleno terbuka yang berlangsung selama dua hari sejak Minggu (11/2/2018) itu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pengurus dari enam belas Parpol tingkat provinsi, anggota KPU dan staf sekretariat dari tiga belas KPU Kabupaten/Kota, serta ketua, anggota dan sekretaris KPU Provinsi Papua Barat.

Dari jalannya rapat pleno, terungkap ada delapan partai yang tidak memenuhi syarat (TMS) di beberapa kabupaten/kota karena memang gagal di tahapan verifikasi faktual, ataupun karena sengaja tidak menyerahkan dokumen kepada KPU kabupaten/kota.

Parpol dimaksud adalah PSI tidak memenuhi syarat (TMS) di Fakfak, Tambrauw dan Bintuni, Partai Berkarya TMS di Manokwari Selatan dan Kaimana, Partai Gerindra TMS di Bintuni, PKB TMS di Teluk Wondama, PPP TMS di Maybrat dan Raja Ampat, PKS TMS di Tambrauw, dan Kaimana, PAN TMS di Teluk Wondama dan terakhir PBB TMS di Kaimana, Teluk Wondama, Maybrat.

Sedangkan delapan Parpol yang telah memenuhi syarat (MS) di tiga belas kabupaten/kota adalah Perindo, Garuda, Demokrat, PDI Perjuangan, Nasdem,Hanura, Golkar dan PKPI.

Hasil rekap verifikasi faktual Parpol di tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat ini selanjutnya akan dilaporkan ke KPU RI untuk bahan rakapitulasi nasional pada tanggal 17 Februari 2018 dalam tahapan penetapan Parpol sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU RI.

Untuk diketahui, verifikasi Parpol tingkat kabupaten/kota agak berbeda dengan verifikasi Parpol di tingkat provinsi. Jika tingkat provinsi yang diverifikasi faktual ada tiga item: kepengurusan parpol, keterperhatikan tiga puluh persen pengurus perempuan dan status kantor tetap maka verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota ditambah satu item lagi yaitu memiliki keanggotaan Parpol paling sedikit seperseribu dari jumlah penduduk di kabupaten yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit lima puluh persen jumlah kecamatan di kabupaten tersebut. (Ahashid)

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami