KPU PB Resmi Tetapkan Dana Kampanye Cagub – Cawagub

 

Ketua KPU PB Amus Atkana SPt MM, tengah memimpin langsung Rapat Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Pilgub) PB, bersama komisioner lainnya, Yotam Senis Ssos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos dan Sekretaris KPU Ir MR Thamrin Payapo.Dengan dua anggota Bawslu PB, Alfredo Ngamelubun, dan Sors Prawar. Yang diikuti masing - masing dari Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (Paslon), Senin (31/10) di Sekretariatan KPU.
Ketua KPU PB Amus Atkana SPt MM, tengah memimpin langsung Rapat Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Pilgub) PB, bersama komisioner lainnya, Yotam Senis Ssos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos dan Sekretaris KPU Ir MR Thamrin Payapo. Dengan dua anggota Bawslu PB, Alfredo Ngamelubun, dan Sors Prawar. Yang diikuti masing – masing dari Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (Paslon), Senin (31/10) di Sekretariatan KPU.

MANOKWARI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat (PB) akhirnya resmi menetapkan besaran maksimal dana kampanye satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub – Cawagub) Rp 108 Miliar.

Hal ini dinyatakan Ketua KPU PB Amus Atkana SPt MM, usai memimpin langsung Rapat Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (Pilgub) PB, bersama komisioner lainnya, Yotam Senis Ssos MA, Christine Ruth Rumkabu SP, Abdul Halim Shidiq SSos dan Sekretaris KPU Ir MR Thamrin Payapo. Dan diikuti masing – masing dari Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon (Paslon), Senin (31/10) di Sekretariatan KPU.

Dikemukakannya, bahwa berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 13/2016 perubahan atas PKPU No 8/2015 tentang dana kampanye Pilgub, KPU berkewajiban menggelar rapat koordinasi baik dengan Paslon maupun bersama Timses. Dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama ihwal besaran maksimal dana kampanye.

“Dari hasil kesepakatan bersama ini, maka ambang batas dana kampanye disepakati Rp108 miliar sekian,”ucapnya.

Dari nilai tersebut, dirincinya terdapat biaya Rapat Umum sebesar Rp 9 miliar lebih, Pertemuan Terbatas Rp 30 miliar lebih, Pertemuan Tatap Muka  Rp 3 miliar lebih, Bahan Kampanye Rp 54 miliar lebih, Pengadaan Alat Peraga Kampanye Rp 4 miliar lebih dan Bahan Kampanye Rp 5 miliar serta Jasa Manajemen atau konsultan Rp 269 juta.

Atkana mengatakan, besaran tersebut disepakati sebagaimana rumus perhitungan yang diatur dalam PKPU nomor 13/2016 pasal 12 poin b. Yaitu menerangkan bahwah terdapat standarisasi perhitungan.

“Contoh rapat umum, oleh PKPU ditentukan dua kali, tapi jumlah pesertanya berapa banyak itu, kami minta taggapan dan masukan dari Paslon atau Timses. Kemudian rapat terbatas juga dibatasi dua ribu peserta yang bisa ikut, tapi berapa kali jumlah pertemuanya kita butuh persetujuan dari Paslon,” urainya.

20161031_164229Bukan hanya itu, hitungan tersebut merujuk pada Standar Biaya Umum (SBU) Provinsi PB. Dimana papar Atkana, dari sisi geografis memiliki tata letak yang fariatif. Baik ditempuh melalui, darat, udara dan laut maupun jalan kaki.

“Item – item inilah yang dibahas bersama Paslon dan Timsesnya, sehingga mengahsilkan kesepakatan bersama pada angka Rp 108 milair lebih,” ibmbuh Atkana.

20161031_164412Dalam pembahan tersebut tambahnya, khusus pada pertemuan terbatas dan tatap muka, KPU telah membagi tiga zona.  Sehingga dihari  yang bersamaan masing – masing Paslon dapat melaksanakan kegiatannya tanpa harus memikirkan agenda ini berbenturan dengan kegiatan Paslon lain.

“Misalnya pada zona A ada Paslon nomor urut satu di daerah Manokwari, Pegaf, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama. Zona B ada Paslon nomor urut 2, di daerah Teluk Bintuni, Kaimana, Fak – fak, Kota Sorong dan Raja Ampat. Selanjutnya Zona B yaitu nomor urut 3 mendapat daerah Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat.

“Jadi tidak agenda di lapangan tidak akan bertabrakan dan seterusnya akan belaku demikian,” tekannya.

Atkana menambahkan, jikalau Paslon menerima sumbangan dana kampanye dari seseorang atau dari Badan Usaha lainnya, perlu memperhatikan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2016. Yaitu menyebutkan, Paslon hanya dapat menerima sumbangan dana kampanye dari Perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sedangkan untuk Badan Usaha maksimal Rp 750 juta.

“Jadi kalau ada perusahaan atau orang yang mendukung Paslon meberikan bantuan dana tentu dibatasi. Tapi mau berapa orang atau perusahan yang mendukung yang penting untuk satu orang Rp 75 juta. Kalau perusahaan Rp 750. Jadi tidak dibatasi yang jelas mereka laporkan kepada kami dengan,” jelasnya.

20161031_164607Komisioner KPU PB, Yotam Senis, yang ikut memberikan penjelasan pada kegiatan tersebut menuturkan, hal – hal yang disepakati harus dijadikan pedoman sehingga perlu diketahui dan dipahami oleh Paslon.

“Untuk itu, kita mau bentuk kampanye seprti apa tentunya perlu memperhatikan basaran maksimal dana kampanye. Jangan sampai melebihi dari ambang batas sebagaimana yang kita spekati harini,” ucapnya.

Diingatkannya, Paslon sebisa mungkin mengelola dana sebesar ini, sehingga menghasilakan pengelolaan dana kampanye sesui Kepatutan dan Kewajaran.

“Jangan juga menggunakan dana ini dibawah lima puluh persen dan jangan juga melebihi 100 persen. Yang wajar saja karena Akuntan Pablik yang mengaudit dapat melihat kewajaran dan kepatutan dalam penggunaan dana ini,” himbaunya.

Kegiatan yang juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) PB, Alfredo Ngamelubun, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Sors Prawar Divisi Sumber Daya Manusia, dilakukan penandatangan kesepakatan besaran maksimal dana kampanye dan teknis kampanye oleh Tim Sukses masing – masing Paslon bersama KPU PB.

Selanjutnya oleh KPU menyerahkam dua Surat Keputusan  (SK). Yaitu SK Penetapan Jadwal Kampanye dan SK Penetapan Dana Kampanye dan Sumbangan Dana Kampanye. (TNJ).

 

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami