Warning: strtolower() expects parameter 1 to be string, object given in /home/u9957912/public_html/wp-content/themes/_s-master/archive.php on line 20

PENGUMUMAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Manokwari,

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, KPU Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Pengumuman Nomor : 70/PL.01.1-PU/92/Prov/II/2018 tanggal 8 Februari 2018. Tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan  Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Pemilu Tahun 2019, Klik Di Sini

SK No 70 TENTANG JUMLAH PENDUDK KAB

Rakor Perencanaan Anggaran, KPU RI Ingatkan Pentingnya Perencanaan di Tahun 2019

Anggota KPU RI Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Pramono Ubaid Tanthowi, MA saat membuka Rakor Renja KPU Tahun Anggaran 2019 di Hotel Double Tree Cikini Jakarta, Tanggal 14 Februari 2018.

Jakarta, kpu-papuabaratprov.go.id- “Kalau kita gagal dalam merencanakan berarti kita sedang merencanakan untuk gagal” kata Pramono Ubaid Tanthowi, MA Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Renja) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 di Hotel Double Tree Jakarta pada Rabu (14/2/2017) pukul 20.30 WIB.

Mengawali sambutannya Pramono menjelaskan, setiap penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan dalam tahapan, program, dan jadwal yang sudah dibuat dan secara administrasi harus disesuaikan dengan tahun anggaran.

“Penyusunan perencanaan program dan anggaran kali ini sangat penting karena terkait perencanaan tahapan Pemilu 2019. Pertaruhannya sangat besar sekali karena terkait dengan keberlangsungan, keberlanjutan pemerintahan negara Republik Indonesia yang harus kita jamin dari sisi tahapan tahapan Pemilunya. Jika ada tahapan Pemilu yang terganggu hanya karena kesalahan kita dalam merencanakan program dan anggaran, berarti kita termasuk bagian yang memiliki masalah” kata pria lulusan S-2 Ilmu Politik Hawaii University at Manoa ini.

“Kita harapkan dari kegiatan dalam dua hari kedepan kita betul-betul bisa merencanakan, menyusun, memproyeksi kebutuhan kebutuhan kedepan. Bukan hanya dari sisi program tapi juga daya dukung yang lain sumber daya manusia, bukan hanya dari sisi tahapan-tahapan pemilunya tetapi juga dari biaya-biaya rutinnya. Itu semua (harus) kita pikirkan” dia menambahkan.

Dalam pembukaan Rakor hadir juga tiga Anggota KPU RI yang lain, seperti Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting Manik, Ilham Aden, Sekjend KPU RI Arif Rahman Hakim, dan Karo Perencanaan dan Data Sudariyandono. Adapun Ketua KPU RI Arief Budiman tidak bisa hadir dalam pembukaan karena pada saat yang sama sedang mengikuti siaran langsung di TV ONE mensosialisakan tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Selain mewajibkan kehadiran anggota KPU provinsi divisi perencanaan program data, Kabag/Kasubag perencanaan dan data dan sekretaris KPU provinsi seluruh Indonesia sebagai peserta, peserta Rakor juga diwajibkan menyiapkan dua belas materi sebagai bahan Rakor.

Dua belas materi itu antara lain, rencana kerja anggaran tahun 2019, prakiraan kebutuhan belanja pegawai, rekapitulasi data kebutuhan belanja operasional kantor, rekapitulasi data transportasi kabupaten/kota ke provinsi, kanwil dan bandara terdekat, rekapitulasi data transport panitia pemilih kecamatan. Juga rekapitulasi data transport panitia pemilih kecamatan (PPK), PPS dan KPPS, realisasi anggaran tahun 2017, daftar isian masalah pelaksanaan anggaran tahun 2018, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk data wilayah, dan lembar isian konfirmasi kehadiran. 

H. Abdul Halim Shidiq dan Muhammad Akbar Taha sedang menyimak materi Rakor yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Data Sudariyandono pada hari ke dua Rakor.

Anggota KPU Provinsi Papua Barat Divisi Perencanaan Keuangan Umum dan Logistik H. Abdul Halim Shidiq dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Data Muhammad Akbar Taha tampak hadir mengikuti kegiatan ini. Sedangkan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Thamrin Payapo tidak hadir karena sedang berduka atas meninggalnya sang istri di Surabaya sehari sebelum Rakor dimulai. (Ahashid)

Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten, Enam Belas Partai Politik di Papua Barat Memenuhi Syarat

Ketua KPU Provinsi Papua Barat menyerahkan berita acara (BA) Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Parpol Tingkat Kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat kepada Ketua DPW PSI Provinsi Papua Barat.(www.facebook.com/syafrilhafidaninam)

Manokwari, kpu-papuabaratprov.go.id-Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat, resmi ditutup Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana, S.Pt., MM., Senin (12/2/2018), pukul 18.00 WIT.

Penutupan pleno diakhiri dengan penyerahan berita acara (BA) hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten kepada enam belas Parpol di tingkat provinsi Papua Barat setelah pembacaan hasil rekap bahwa enam belas Parpol di Provinsi Papua Barat semuanya memenuhi syarat (MS). Penghitungan MS atau TMS dihitung dari pemenuhan syarat oleh Parpol di paling sedikit tujuh puluh lima persen jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Hadir dalam pleno terbuka yang berlangsung selama dua hari sejak Minggu (11/2/2018) itu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, pengurus dari enam belas Parpol tingkat provinsi, anggota KPU dan staf sekretariat dari tiga belas KPU Kabupaten/Kota, serta ketua, anggota dan sekretaris KPU Provinsi Papua Barat.

Dari jalannya rapat pleno, terungkap ada delapan partai yang tidak memenuhi syarat (TMS) di beberapa kabupaten/kota karena memang gagal di tahapan verifikasi faktual, ataupun karena sengaja tidak menyerahkan dokumen kepada KPU kabupaten/kota.

Parpol dimaksud adalah PSI tidak memenuhi syarat (TMS) di Fakfak, Tambrauw dan Bintuni, Partai Berkarya TMS di Manokwari Selatan dan Kaimana, Partai Gerindra TMS di Bintuni, PKB TMS di Teluk Wondama, PPP TMS di Maybrat dan Raja Ampat, PKS TMS di Tambrauw, dan Kaimana, PAN TMS di Teluk Wondama dan terakhir PBB TMS di Kaimana, Teluk Wondama, Maybrat.

Sedangkan delapan Parpol yang telah memenuhi syarat (MS) di tiga belas kabupaten/kota adalah Perindo, Garuda, Demokrat, PDI Perjuangan, Nasdem,Hanura, Golkar dan PKPI.

Hasil rekap verifikasi faktual Parpol di tingkat kabupaten oleh KPU Provinsi Papua Barat ini selanjutnya akan dilaporkan ke KPU RI untuk bahan rakapitulasi nasional pada tanggal 17 Februari 2018 dalam tahapan penetapan Parpol sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU RI.

Untuk diketahui, verifikasi Parpol tingkat kabupaten/kota agak berbeda dengan verifikasi Parpol di tingkat provinsi. Jika tingkat provinsi yang diverifikasi faktual ada tiga item: kepengurusan parpol, keterperhatikan tiga puluh persen pengurus perempuan dan status kantor tetap maka verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota ditambah satu item lagi yaitu memiliki keanggotaan Parpol paling sedikit seperseribu dari jumlah penduduk di kabupaten yang bersangkutan dan tersebar di paling sedikit lima puluh persen jumlah kecamatan di kabupaten tersebut. (Ahashid)

Edukasi Pemilih, Rumah Pintar Pemilu KPU Teluk Bintuni Resmi Dioperasikan

Pengguntingan pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Rumah Pintar Pemilu KPU Teluk Bintuni untuk masyarakat umum oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat H. Abdul Halim Shidiq, S.Sos.

Bintuni, kpu-papuabaratprov.go.id- “Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan menggunting pita ini sebagai tanda dibukanya secara resmi Rumah Pintar Pemilu KPU Teluk Bintuni untuk masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahiim” kata H. Abdul Halim Shidiq, Anggota KPU Provinsi Papua Barat dalam acara peresmian rumah pintar pemilu di Kantor KPU Teluk Bintuni, Rabu (7/2/2018).

Peresmian rumah pintar pemilu yang dipusatkan di halaman Kantor KPU Teluk Bintuni siang hari itu dihadiri beberapa tamu undangan, seperti ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten dari enam belas Parpol di Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua dan pengurus BEM STIH Teluk Bintuni dan Pendeta Juergen Wopay yang juga mantan Ketua KPU Teluk Bintuni tahun 2003- 2008, serta beberapa undangan dari masyarakat.

H. Abdul Halim Shidiq dalam sambutannya menjelaskan jika RPP di KPU Teluk Bintuni ini adalah RPP yang ketujuh dari rencana empat belas RPP di Provinsi Papua Barat. RPP yang sudah diresmikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat adalah RPP KPU Papua Barat, RPP KPU Sorong Selatan, KPU Kota Sorong, RPP KPU Kabupaten Sorong, RPP KPU Fakfak dan RPP KPU Raja Ampat.

Abdul juga mengatakan tujuan KPU RI mendirikan rumah pintar pemilu di seluruh Indonesia untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara: memperkenalkan nilai-nilai pemilu dan demokrasi kepada pra pemilih, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi ke seluruh segmen dan menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi juga ke seluruh segmen. “Ketiga cara itu jika dilaksanakan dengan konsisten, maka hasil yang akan dicapai adalah peningkatan partisipasi masyarakat atau pemilih dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas partisipasi masyarakat,” ujar Abdul.

Ketua KPU Teluk Bintuni Ahmad Subuh Refideso sedang menjelaskan materi sejarah pemilu kepada para tamu undangan

Setelah pengguntingan pita dan penanda tanganan prasasti peresmian secara simbolis oleh Anggota KPU Provinsi Papua Barat, giliran Ketua KPU Teluk Bintuni Ahmad Subuh Refideso mengajak tamu undangan mengelilingi ruangan rumah pintar pemilu untuk menyaksikan beberapa koleksi milik rumah pintar pemilu KPU Teluk Bintuni.

Dengan sabar dan cerdas, anak adat Suku Irarutu ini menjelaskan kepada undangan beberapa koleksi materi milik rumah pintar pemilu KPU Teluk Bintuni. Koleksi materi itu antara lain sejumlah buku tentang kepemiluan, majalah dan jurnal terbitan KPU RI, maket Tempat Pemungutan Suara (TPS), poster tentang sejarah pemilu, pentingnya nilai-nilai pemilu dan demokrasi, tahapan pemilu, sistim pemilu, peserta pemilu, proses pemilu, dan profil penyelenggara pemilu.

Dalam penjelasan tentang pentingnya nilai-nilai pemilu dan demokrasi, Ahmad Subuh Refideso mengatakan paling tidak ada empat nilai penting pemilu dan demokrasi yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya, terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. (Ahashid)

Verifikasi Kepengurusan, PKPI Papua Barat Belum Memenuhi Syarat

Tim verifikator KPU Papua Barat sedang memeriksa Nomor Induk Kependudukan KTP elektronik sekretaris Dewan Pengurus Provinsi PKPI Papua Barat, disaksikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat, bertempat Sekretariat PKPI Papua Barat, Rabu, 31 Januari 2018.

Manokwari, kpu-papuabaratprov.go.id- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selama tiga hari pada 28, 29 dan 30 Januari, melaksanakan verifikasi kepengurusan partai politik (Parpol) tingkat provinsi. Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi setiap kantor tetap 12 Parpol yang ada di Provinsi Papua Barat.

Di hari ketiga Rabu 30 Januari 2018, KPU mendatangi kantor DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Manokwari. KPU mendatangi kantor PKPI pukul 16.00 WIT sesuai jadwal verifikasi yang dikeluarkan KPU.

Anggota KPU Papua Barat H. Abdul Halim Shidiq memimpin tim verifikator yang berjumlah 5 orang dalam verifikasi tersebut. PKPI pada kesempatan yang sama dihadiri ketua, sekretaris dan bendahara beserta sejumlah perempuan yang menjadi pengurus PKPI Provinsi Papua Barat.

Dalam sambutan pembukaan, H. Abdul Halim Shidiq menjelaskan tahapan program dan jadwal verifikasi Parpol sesuai PKPU 5/2018 tentang tahapan program dan jadwal, serta menjelaskan unsur-unsur yang diverifikasi pada tingkat provinsi sesuai dengan PKPU 6/2018 yang mengatur tentang pendaftaran dan verifikasi Parpol. Kedua PKPU tersebut dikeluarkan KPU RI pasca putusan Mahkamah Konstisusi (MK).

“Tanggal 31 Januari 2018 penyerahan hasil verifikasi kepada Parpol dan tanggal 1 dan 2 Februari 2018 adalah masa perbaikan dokumen,” ujarnya.
“Jadi dalam hal belum memenuhi syarat atau BMS, Parpol mempunyai waktu tiga hari dari hari ini, untuk memperbaiki dokumen persyaratan yang masih BMS. Caranya dengan berkoordinasi kepada DPN pusat agar segera menginput ulang data-data di Sipol agar sesuai dengan data data asli,” tambahnya menjelaskan.

Dari kegiatan verifikasi yang juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Alfredo Ngamelubun beserta jajarannya, diketahui DPP PKPI masih BMS pada susunan kepengurusan dan unsur status kantor tetapnya. Pada keterwakilan 30% pengurus perempuan, karena bukan kewajiban Parpol ditingkat provinsi maka dianggap sudah MS.

Hingga berita ini dibuat, status 12 partai di tingkat Provinsi Papua Barat yang terbaca di Sipol masih berubah-ubah karena memang masih dalam tahap perbaikan. Apabila masa perbaikan dokumen persyaratan ini berakhir, KPU Papua Barat akan memverifikasi hasil perbaikan kepada Parpol dalam 1 hari dan membuat berita acara (BA) hasil verifikasi dalam 2 hari. Data-data tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke KPU RI untuk direkap secara nasional. (Ahashid)

Debat Publik Putaran II Dimulai Pukul 18.00 WIT Hari Ini

JAKARTA- Debat kandidat putaran kedua pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, Kamis hari ini, (2/1) akan dimulai lebih awal, pukul 16.00 – 17.30 WIB atau pukul 18.00 -19.30 WIT. Debat yang akan disiarkan secara langsung melalui Metro TV ini dimajukan lebih cepat dua jam.

Debat akan diikuti pasangan calon nomor urut 1 Dominggus Mandacan – Mohamad Lakotani, nomor urut 2 Irene Manibuy – Abdullah Manaray dan nomor urut 3 Stepanus Malak – Ali Hindom.

Waktu debat dimajukan karena adanya masukan warga Papua Barat. Warga menginginkan waktu debat lebih awal karena sebagian besar warga memiliki kebiasaan menonton TV di jam-jam tersebut.

Keputusan perubahan jam siaran langsung debat ini dicapai dalam pertemuan antara KPU Papua Barat, tim pakar debat kandidat dan para pasangan calon di studio Metro TV Jakarta, Rabu kemarin.

Selain jam siaran live yang berubah, beberapa segmen debat juga mengalami perubahan. Debat ini terdiri atas 5 segmen dan masih dipandu Aviani Malik.

Untuk segmen pertama 1 penyampaian visi misi dan pendalaman visi misi. Segmen ke 2 pertanyaan tim pakar melalui moderator kepada pasangan calon. Nah di Segmen ke 3 pasangan calon saling bertanya, menjawab dan saling menanggapi. Dimulai dari pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 3, 2 ke 1 dan 3 ke 2.

Pada segmen 4 kebalikan dari segmen tiga. Calon masih saling bertanya, menjawab dan saling menanggapi. Dimulai dari pasangan nomor urut 3 kepada nomor urut 1, 1 ke 2 dan 2 ke 3.

Segmen 5 clossing statement tiap paslon. Disini tiap calon gubernur diberi waktu 1 menit untuk memberikan pernyataan penutup. Tiap calon wakil gubernur juga demikian diberikan waktu 1 menit untuk memberikan pernyataan penutup.

Selain itu jika pada debat pertama pasangan calon berdiri dalam berdebat, diputaran kedua mereka akan disediakan kursi untuk duduk. Mereka juga diperbolehkan membawa kertas untuk menulis catatan. Pihak Metro juga akan memberikan mike melekat di telinga untuk memudahkan mereka dalam berbicara.

Untuk menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut kemarin langsung dilakukan gladi resik oleh calon wakil gubernur dari seluruh pasangan calon yang didampingi ketua-ketua tim sukses.

Debat yang mengambil tema “Mensinergikan pembangunan pusat dan daerah serta mengefektifkan penyelenggaraan otonomi khusus” itu masih menghadirkan tim pakar masih sama. Agus Sumule dari (UNIPA), Ahcmad Rohani (UNIPA), Marthen Arie yang adalah pakar hukum tata negara (UNHAS), Hanike Monim (UNIPA) dan Rektor UNIPA Jakob Manusawai.

Rapat juga menyepakati tiap pasangan calon membawa 75 orang dalam ruangan debat. Jumlah ini bertambah 15 orang dari jumlah sebelumnya yang hanya 60 orang.

Adapun undangan KPU Papua Barat mencapai 260 terdiri dari pejabat daerah Muspida Papua Barat, Pj. Gubernur Papua Barat Eko Subowo, Sekda Papua Barat Nataniel Mandacan, Pangdam Kasuari, Kapolda Papua Barat, bupati/wali kota se Papua Barat.

Juga tokoh adat, tokoh agama, pimpinan SKPD se Papua Barat, komisioner KPU kabupaten/kota, Bawaslu Papua Barat dan Panwaslu kabupaten/kota, anggota dewan di DPR RI dan DPD RI asal Papua Barat. (/*)

Pendistribusian Logistik Malalui Empat Titik, KPU : Besok Sudah Tiba

Logistik Kertas Suara di PT Tembrina Group Jawa Pos Surabaya Siap dikirim di Papua Barat.
Logistik Kertas Suara di PT Tembrina Group Jawa Pos Surabaya Siap dikirim di Papua Barat.

MANOKWARI-Pendistribusian kertas suara dan kotak suara (Logistik) akan dilakukan melalui empat titik daerah yang kemudian dilanjutkan ke wilayah lainnya.

Hal ini diungkapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat (PB) Divisi Keuangan dan Logiostik Abdul Halim SidHiq, SSos akhir pekan lalu. Dikatakannya bahwa pencetakan kertas suara calon Gubernur dan wakil Gubernur PB sesui Daftar Pemilih Tetap (DPT) 701.807 yang ditambah 2 persen, sehingga total DPT per TPS di kabupaten, kota se- PB menjadi 720.829 kertas suara tengah dilalukan.

Halim menyebutkan, pencetakan kertas suara yang dilakukan PT Tembrina Group Jawa Pos Surabaya, hanya berlangsung sekira 8 jam. Dan selanjutnya disortir untuk dipeking kemudian dikirim ke PB.

“Mulai 22 Januari 2017, proses pengiriman kertas suara ke KPUD kabupaten melalui empat daerah yang menjadi titik distribusi. Dan besok (24 Januari 2017) sudah tiba semua di empat titik ini,” ungkapnya.

Empat titik daerah yang dimaksud sebut dia, yaitu KPU Kabupaten Manokwari, KPU Kota Sorong, KPU Kaimana dan KPU Fakfak. Untuk Manokwari akan mendistribusi ke KPU Teluk Wondama, Pegaf, Mansel dan Teluk Bintuni.

Sementara, Kota Sorong akan distribusi ke Kabupaten Sorong, Maybrat, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Tambrauw. Sedangkan Kaimana dan Fakfak sudah menjadi titik sendiri mengigat jarak geografis daerah tersebut.

Dan diakuinya, limit waktu pencetakan kertas suara sangat cepat hingga pendistribusian ke daerah pun sangat cepat. Kemudian sebutnya lagi, 25 Januari seluruh kertas suara sudah sampe di 13 KPU Kabupaten/Kota.

Untuk kotak suara dan DPT by name akan di tempel pada TPS, serta undangan pemilih dicetak di Makassar. Untuk perlengkapan KPPS, sebut Sidhiq, seperti bilik suara, sampul, formulir, saat ini sedang dicetak.

“Jadi sampai sekarang tidak ada masalah dan kalau bicara time limitnya sangat cepat,” tuturnya.

Ditanya apakah pencetakan suara dijamin keamanannya dan bebas dari upaya penggandaan, dijawabnya, proses pencetakan hingga pendistribusiannya dijamin aman sampai pada saat pencoblosan.

“Kertas suara langsung melekat dengan KPU dan dijaga ketat aparat keamanan yang bertugas di KPU,” jawabnya.

“Kami sangat menjamin kertas suara aman dan tidak ada bocoran serta lain sebagainya, maka diharapkan setelah kertas suara sampai ke masing-masing KPU, maka langsung diamankan dan memastikan tidak mengalami kerusakan dan lain sebagainya,” tambahnya. (TNJ/*).

KPU Papua Barat

Jl. Arfai II, SMKA Manokwari - Papua Barat

0986-211913

[email protected]

Facebook KPU Papua Barat

Twitter KPU Papua Barat

Kontak Kami